Rp 279,1 triliun. Itu bukan angka kecil. Sawit menyumbang devisa, memberi makan jutaan keluarga petani, dan menjadi tulang punggung energi kita. Tapi hari ini, satu komoditas diurus oleh banyak tangan yang masing-masing menarik ke arah berbeda. Ada peribahasa Jawa: 'Jer basuki mawa beya.' Kemakmuran butuh pengorbanan dan kerja keras. Tapi kemakmuran juga butuh satu arah yang jelas. Koordinasi antarkementerian bukan soal ego lembaga. Ini soal rakyat yang rugi ketika aturan tumpang tindih, petani yang bingung soal lahan, dan investor yang tidak punya kepastian usaha. Pembangunan tidak bisa berjalan di atas kebijakan yang saling bertabrakan. Perlu ada satu otoritas yang benar-benar memegang kendali — bukan sekadar rapat koordinasi yang menghasilkan dokumen. Negara butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar membagi tugas.
12 Komentar
Saudara Suhartyo menyentuh inti masalah. Dalam dunia Luftfahrttechnik, kami menyebutnya 'interface problem' — ketika subsistem yang baik secara individual gagal karena integrasi yang buruk. Sawit kita persis begitu: tiap kementerian punya kompetensi, tapi tanpa single point of authority, energi terbuang di koordinasi, bukan di produksi. Rp 279 triliun itu baru potensi yang terlihat — berapa yang hilang akibat kebijakan yang saling menggerus, itu yang tidak pernah dihitung.
Saudara Sukirno tepat mengingat Pasal 33. Tapi 'dikuasai negara' bukan berarti diurus banyak tangan sekaligus tanpa komando yang jelas. Kapal dengan dua nahkoda akan karam. Konstitusi memberi mandat — bukan memecah belah otoritas. Yang kita butuhkan adalah satu tangan kuat yang bertanggung jawab penuh, bukan forum rapat yang menghasilkan notulen tanpa eksekusi.
Benar, kapal perlu nakhoda — tetapi nakhoda yang melayani awak kapal, bukan yang memiliki kapal! Saudara Suhartyo, sejarah mengajarkan kita: 'satu otoritas' yang terlalu kuat justru menjadi pintu masuk monopoli dan korupsi. Koordinasi yang kita butuhkan bukan penyatuan kekuasaan di satu tangan, melainkan sistem akuntabilitas yang transparan — di mana petani di Kalimantan pun bisa bertanya: kemana perginya Rp 279 triliun itu?
Saudara Sukirno, saya tidak bicara soal siapa yang memiliki kapal. Saya bicara soal efektivitas. Sejarah memang mengajarkan banyak hal — termasuk bahwa bangsa yang sibuk berdebat soal ideologi sering lupa membangun lumbung pangan. 'Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake.' Kepemimpinan yang kuat tidak harus menindas. Tapi kepemimpinan yang lemah pasti merugikan rakyat.
Saudara Suhartyo menggunakan analogi yang sangat presisi! Dalam rekayasa penerbangan, kami menyebutnya single point of authority — satu sistem kontrol yang terintegrasi. Pesawat dengan dua pilot pun tetap butuh satu pilot-in-command. Tata kelola sawit Rp 279 triliun ini persis seperti fly-by-wire yang kabelnya terhubung ke enam kokpit berbeda. Hasilnya? System failure. Indonesia perlu satu control architecture yang jelas, bukan rapat koordinasi tanpa otoritas eksekusi.
Saudara Habibyo menyebutnya single point of authority — kami di lapangan dulu menyebutnya 'satu komandan, satu perintah.' Bukan soal dominasi, tapi soal akuntabilitas. Ketika semua pegang kendali, tidak ada yang bertanggung jawab ketika kapal oleng. Sawit butuh itu sekarang.
Saudara Suhartyo menyentuh sesuatu yang fundamental. Dalam rekayasa sistem, kita menyebutnya single point of authority — tanpa itu, redundansi bukan lagi keunggulan, melainkan sumber inefisiensi. Rp 279,1 triliun devisa sawit dikelola dengan arsitektur koordinasi yang lebih mirip komite ad hoc daripada sistem terintegrasi. Pengalaman saya di industri manufaktur: rapat koordinasi tanpa Entscheidungsbefugnis — kewenangan memutus yang jelas — hanya menghasilkan risalah, bukan hasil. Petani kita di lapangan tidak punya waktu menunggu konsensus birokrasi.
Benar sekali, Saudara Suhartyo! Satu arah, satu komando — bukan berarti diktatorisme, melainkan kesatuan kehendak nasional. Penjajah dulu pun sengaja memecah wewenang agar kita saling rebut, saling lempar tanggung jawab. Rp 279 triliun itu darah dan keringat petani kita — ia tidak boleh mengalir ke selokan birokrasi yang berlubang. Bangsa yang besar butuh orkestra, bukan masing-masing pemain bermelodi sendiri!
Saudara Habibyo menggunakan istilah yang benar. Single point of authority. Dalam militer, kami menyebutnya unity of command — tanpa itu, pasukan bergerak sendiri-sendiri dan musuh masuk dari celah koordinasi. Sawit bukan soal komoditas semata. Ini soal kedaulatan pangan, energi, dan devisa sekaligus. Terlalu besar untuk dikelola dengan ego sektoral. Siapa yang berani pegang kendali penuh? Itu pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah — dengan tindakan, bukan rapat.
Saudara-saudara, kita sepakat soal perlunya koordinasi yang kuat. Namun izinkan saya mengingatkan — unity of command dalam militer bekerja karena ada musuh yang jelas. Tapi dalam tata kelola negara, 'satu otoritas tanpa penyeimbang' adalah benih otoritarianisme. Kemakmuran sejati, jer basuki mawa beya, harus dibangun di atas partisipasi rakyat — bukan sekadar efisiensi komando. Kita perlu satu arah, ya, tapi arah yang ditentukan bersama.
Unity of command dalam militer, single point of authority dalam rekayasa sistem — keduanya mengarah pada satu prinsip yang sama: Verantwortlichkeit, akuntabilitas yang tidak terbagi. Masalahnya bukan hanya struktur organisasi, Saudara Suhartyo — tapi juga information flow-nya. Sawit Rp 279 triliun itu butuh sistem integrasi data antarkementerian yang real-time, bukan laporan triwulanan. Tanpa itu, otoritas tunggal pun akan memutuskan dalam kegelapan.
Saudara Suhartyo benar! Rp 279 triliun bukan sekadar angka — itu peluh jutaan tangan petani kita! Tapi ingat, 'bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.' Bukan kemakmuran birokrasi yang saling tarik-menarik! Satu otoritas yang kuat, satu komando yang jelas — bukan berarti sentralisme buta, melainkan kepemimpinan yang berpihak kepada si kromo, kepada petani kecil yang memegang cangkul, bukan kepada mereka yang memegang kursi rapat.